Jalan Panjang Penanganan Tuberkulosis di Indonesia

PARBOABOA, Jakarta - Raut wajah Erma Rosmawati (35) tampak datar. Perempuan paruh baya itu baru saja selesai melayani 20 pasien di Poli Paru, Puskesmas Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

Intensitas pasien yang datang berobat ke puskesmas tempat Erma bekerja cukup tinggi. Kondisi mereka pun beragam. Ada yang baru pertama kali datang berobat, ada pula pasien lama yang menjalani kontrol rutin.

Beberapa kali, Erma juga mengaku menangani puluhan pasien rujukan dari puskesmas lain yang didiagnosis tuberkulosis (TBC/TB). "Di sini pasiennya bermacam-macam, mas," ujar Erma kepada PARBOABOA, Jumat (23/2/2024).

Tren kenaikan kasus TB di Puskesmas Mampang setiap tahun memang terbilang tinggi. Pada 2021, Erma menangani 219 kasus TB. Angka tersebut melonjak tajam menjadi 276 kasus di tahun 2022, terus meningkat menjadi 293 kasus pada 2023.

Peningkatan kasus tersebut, kata Erma, salah satunya dipicu oleh upaya contact tracing yang tidak maksimal selama pandemi COVID-19. Banyak warga yang menolak diperiksa lantaran takut terdeteksi virus mematikan itu.

“Kemarin kita bulan Desember (2023) dapat capaian kasus TB terbanyak se-Jakarta Selatan, mas,” katanya.

Beberapa tahun terakhir, puskesmas Mampang gencar melakukan investigasi kontak pasien TB di wilayah kecamatan Mampang. Hal itu dilakukan untuk memutus rantai penularan.

Mereka punya relawan khusus yang menyebar di setiap kelurahan. Namanya kader TB, yang bertugas untuk mencari warga terduga pengidap penyakit menular tersebut.

“Kita juga ada investigasi kontak. Jadi semua pasien yang terkena TBC keluarganya itu dan lingkungannya wajib diperiksa,” ucap Erma.

Keluarga dan tetangga pasien positif TB, menurut Erma, akan diarahkan untuk melakukan pemeriksaan dahak di puskesmas. Setidaknya bisa meminimalisir penyebaran bakteri oleh pasien positif TB.

Apalagi, pola penularan penyakit TB itu mirip COVID-19. Pasien bisa menularkan bakteri tuberculosis ke orang lain, terutama pada mereka yang tinggal serumah atau satu lingkungan. 

Erma tak menampik, upaya pencegahan kasus TB di Kecamatan Mampang Prapatan mengalami sejumlah kendala. Salah satunya soal minimnya kesadaran masyarakat.

Dalam temuannya, masih banyak masyarakat yang belum memiliki kesadaran terkait pola penyebaran bakteri. Mereka menolak untuk diperiksa dan mengkonsumsi obat yang disiapkan pihak puskesmas.

"Terutama kayak minum terapi pencegahan aja mereka nggak mau, karena merasa yang tadi: orang nggak sakit kok minum obat," ungkap Erma. 

Penanganan kasus TB di Puskesmas Mampang juga melibatkan kerja-kerja kolaboratif lintas komponen. Hal itu diakui dokter Agung Rahardi, penanggungjawab TB Puskesmas Mampang.    

Puskesmas Mampang, kata dia, tak hanya bekerja sama dengan berbagai poli kesehatan seperti poli umum, poli ISPA (infeksi saluran pernapasan atas), dan poli HIV (human immunodeficiency virus), tetapi juga menjalin kerja sama melalui klinik jejaring.

Menurutnya, klinik jejaring ini, yang merupakan klinik swasta bermitra dengan puskesmas, telah menjadi motor penggerak dalam upaya pencegahan dan pengobatan penyakit menular, terutama TB.

Bentuk kerja sama yang dilakukan di antaranya melalui penandatangan MoU (memorandum of understanding), yang menekankan komitmen bersama dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan.

Selain itu, klinik jejaring juga aktif mengirimkan sampel dahak untuk diperiksa di laboratorium puskesmas Mampang. Proses diagnosis dan pengobatan pun dipermudah. Para pasien juga bisa langsung diobati di klinik tersebut, dengan suplai obat gratis dari puskesmas Mampang.

"Dari klinik di wilayah Mampang itu semua sudah punya layanan TB. mereka input data di situ, nanti mereka kirim sampel dahak ke kami, diceknya di sini," ungkapnya.

Lonjakan Kasus TB di Pulogadung

Upaya melacak penyebaran kasus TB juga dilakukan di Puskesmas Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur. 

Beberapa tahun terakhir, eskalasi kasus TB di wilayah itu cukup tinggi. Pada Januari 2024 saja, sebanyak 61 kasus TB di Kecamatan Pulogadung yang berhasil terdeteksi. 

Angka tersebut mengalami peningkatan sejak dua tahun lalu. Pada 2022 misalnya, jumlah kasus yang berhasil terdeteksi sebesar 475 kasus, naik  menjadi 666 kasus di tahun 2023.

Peningkatan kasus ini, menurut dr. Eka Puspitawati Siti Hanifah, penanggung jawab TB Puskesmas Pulogadung, disebabkan oleh dua faktor. 

Pertama, kesadaran masyarakat akan bahaya TB sudah meningkat sehingga banyak yang berobat ke puskesmas. Kedua, masih banyak pasien TB yang belum tersentuh obat.

“Sedangkan satu pasien TB itu dia bisa menularkan ke orang lain. Dia tidak diobatin ya orang di sekitarnya akan berisiko tertular,” ujar Eka kepada PARBOABOA.

Sejumlah upaya telah dilakukan pihak puskesmas dalam melakukan contact tracing kasus TB di Kecamatan Pulogadung. Salah satunya melalui pelibatan kader TB di setiap kelurahan, seperti yang diterapkan di Puskesmas Mampang.

Menurut dokter Eka, keterbatasan anggota tim di Puskesmas Pulogadung, mengharuskan peran serta masyarakat dalam membantu menangani pasien TB yang membutuhkan perawatan.

Kader TB yang berjumlah tujuh orang ini nantinya akan menjadi perpanjangan tangan tim kesehatan di Puskesmas Pulogadung.

"Kita kan di sini cuma bertiga ya, kalo semua pasien yang harus kita kunjungi kita pegang sendiri itu nggak mungkin semuanya dapat," ungkapnya.

Kader TB sendiri diarahkan oleh camat untuk membantu dalam penanganan pasien. Mereka mempunyai tugas dan tanggungjawab yang bermacam-macam.

Mulai dari mengunjungi rumah-rumah pasien, pemantauan terhadap pasien yang sedang menjalani pengobatan, hingga mengantarkan pasien yang dicurigai menderita TB ke puskesmas. 

Pelibatan kader TB, kata dokter Eka, lantaran mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kondisi masyarakat setempat.

Menurutnya, peran kader TB tidak hanya membantu dalam memberikan perawatan langsung kepada pasien, tetapi juga berkontribusi dalam pemantauan dan pencegahan penyebaran penyakit ini di tingkat komunitas.

"Kan yang ada di masyarakat mereka. Jadi mereka yang lebih tahu kondisi di masyarakat seperti apa, gitu," ujar dokter Eka.

Penanganan Kasus TB di Level Nasional

Di level nasional, penemuan kasus TB juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mencatat, sekitar 724.000 kasus TB baru ditemukan pada 2022, jumlahnya meningkat menjadi 809.000 kasus di tahun 2023.

Kemenkes mengeklaim, jumlah ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kasus sebelum pandemi yang rata-rata penemuannya di bawah 600 ribu per tahun.

Imran Pambudi, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes, mengakui penemuan kasus TB saat COVID-19 memang menurun drastis. Semua pihak terfokus pada penanganan pandemi.

“Selama pandemi semua program turun. Kita segan ke puskesmas, takut di-covidkan karena gejalanya sama, batuk,” ujar Imran saat ditemui PARBOABOA di kawasan Tebet, Jakarta Selatan.

Pada 2018 lalu, sebelum pandemi COVID-19, kasus TB tercatat sebanyak 575.386, kemudian turun menjadi 566.846 kasus di 2019. Angka tersebut kembali turun drastis menjadi 393.323 kasus saat pandemi menghantam Indonesia pada 2020. Mulai merangkak naik  menjadi 443.235 kasus di tahun 2021.

Imran menerangkan, meningkatnya kasus TB di tahun 2023 setelah pihaknya kesulitan melakukan tracing dan menemukan penderita TB secara cepat selama masa pandemi.

“Mereka inilah yang belum ketemu ini yang menularkan ke lebih banyak orang lain,” tuturnya.

Pasca pandemi, Kemenkes mulai aktif melakukan penelusuran, termasuk memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan kasus TB.

Selama ini, kata Imran, ada sekitar 40% kasus TB yang ditangani rumah sakit swasta tidak terdata di Kemenkes. Karena itu, perlu pelibatan sejumlah rumah sakit swasta besar untuk ikut melaporkan jumlah kasus TB pada Kemenkes.

Kemenkes juga bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk mengetahui data pengguna layanan kesehatan yang mengidap TB.

Selain itu, menurut Imran, active case finding – penemuan kasus secara aktif di area rawan penularan TB seperti penjara, asrama, dan pemukiman kumuh, mulai gencar dilakukan.

“Kita (juga) melakukan kontak investigasi. Jadi kalau jelas positif TB, maka saya akan mengecek keluarga karena dia kemungkinan relatif tertularkan. Jadi, kombinasi dari tiga inilah penemuan kasus kita bisa meningkat,” ujar Imran.

Target Penemuan Kasus TB di Indonesia Belum Tercapai

Geliat Kemenkes dalam penemuan kasus TB dinilai masih jauh panggang dari api. Hal itu diakui Henry Diatmo, Direktur Eksekutif Stop TB Partnership Indonesia (STPI).

Pada tahun 2023, Global TB Report dari World Health Organization (WHO) memperkirakan kasus TBC di Indonesia mencapai 1 juta. Di tahun 2022, diperkirakan sebanyak 960 ribu kasus TB. Dari perkiraan kasus tersebut, ujar Henry, hanya sekitar 70% yang ditemukan pada 2022. 

“Tahun 2023 masih belum mencapai target, karena targetnya 1 juta, sekarang itu baru nyampe sekitar 80%,” ujar Henry kepada PARBOABOA, saat ditemui di bilangan Ampera, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

Menurut Henry, penanganan TB pada prinsipnya bergantung pada banyaknya penemuan kasus. Henry menyebut, semakin banyak penemuan kasus akan semakin bagus bagi penanganan TB.

“Justru kalau penemuannya semakin rendah itu justru jadi jelek pencapaiannya,” tegasnya.

Problem pengungkapan kasus TB di Indonesia, kata dia, terhambat fasilitas kesehatan yang belum memadai. Tidak semua puskesmas dan rumah sakit punya alat pendeteksi bakteri tuberkulosis, yakni tes cepat molekuler (TCM).

Di Jakarta saja, hanya puskesmas tingkat kecamatan yang punya alat TCM. Itu pun jumlahnya tak banyak, hanya satu unit. 

Puskesmas di kelurahan harus mengirimkan sampel dahak pasien terlebih dulu ke puskesmas kecamatan untuk pemeriksaan TCM. Begitu juga dengan rumah sakit yang tak punya alat TCM.

Pasien yang berobat di puskesmas kelurahan membutuhkan waktu 3 hingga 4 hari untuk mengetahui hasil TCM tersebut. Biasanya, alat TCM itu bisa mengecek empat sampel sekaligus dalam waktu dua jam running.

Di sisi lain, tidak semua puskesmas di Indonesia mampu menggunakan alat TCM. Persyaratan untuk menggunakan alat tersebut cukup rumit, butuh fasilitas penunjang lain.

“Harus ada AC-nya, listrik harus stabil. Mungkin kalau di kota bisa ya, tapi di daerah pedalaman itu agak sulit,” ujar Henry. 

Sejumlah puskesmas di Indonesia terpaksa masih menggunakan mikroskop saat melakukan pemeriksaan Bakteri Tahan Asam  (BTA) untuk mendeteksi penyebab tuberkulosis. Padahal, pengecekan BTA dengan mikroskop tidak lagi direkomendasikan. 

Selain banyak kekeliruan dan membutuhkan waktu lebih panjang, pengecekan BTA menggunakan mikroskop juga  tidak mampu mendeteksi bakteri TB resisten obat. 

“Rata-rata 3 hari - 1 minggu, paling cepat! Itu kalo lagi sepi ya,” ujarnya.

Henry menyebut, pemeriksaan BTA memakai mikroskop sangat bergantung pada tenaga petugas laboratorium. Biasanya, hanya ada satu orang petugas laboratorium  di puskesmas yang mengoperasikan mikroskop. Itu pun dibebankan tanggung jawab memeriksa penyakit lain, seperti gula darah hingga malaria.

Tidak semua puskesmas di Indonesia memang mempunyai alat TCM yang direkomendasikan WHO – badan kesehatan dunia. Dalam catatan Kemenkes, hanya ada sekitar 3.200-an alat TCM yang tersebar di  beberapa puskesmas. 

Untuk mengakali kekurangan ini, puskesmas terpaksa merujuk pasien TB ke puskesmas lain yang mempunyai ketersediaan alat. Semestinya, kata Henry, setiap puskesmas atau rumah sakit punya minimal satu alat TCM untuk mempercepat penemuan kasus TB.

Di sisi lain, penanganan kasus TB juga masih dibekap stigma. Tak sedikit masyarakat bergejala TB enggan memeriksakan dirinya.

“Masyarakat merasa kalau didiagnosis sebagai penyakit TB seolah-olah ‘kok jelek banget’ jadi stigma itu jadi salah satu permasalahan,” ucap Henry.

Dalam investigasi kontak misalnya, warga yang tinggal serumah dengan pasien TB masih enggan untuk melakukan pemeriksaan ke puskesmas. Sementara, prosedur investigasi kontak mengharuskan memeriksa 15 hingga 20 orang yang berinteraksi dengan pasien.

Selain itu, dukungan dari semua pihak dalam penanganan kasus TB juga masih menjadi kendala. Persoalan TB merupakan tanggung jawab bersama yang harus diselesaikan lintas sektoral, tak hanya dibebankan kepada Kementerian Kesehatan semata.

Bahkan, menurutnya, pemerintah daerah juga punya tanggung jawab dalam mengatasi TBC. 

“Kepala daerah masih banyak yang belum memiliki kepedulian, perhatian untuk TBC,” ujar Henry.

Bagi Henry, Indonesia sebagai negara kedua penyumbang terbesar kasus TB di dunia, juga bakal berdampak ke segala aspek kehidupan, khususnya perekonomian.

Indonesia akan dicap dunia sebagai negara penyumbang kasus TB terbesar. Apalagi, menurut Global TB Report, angka kematian karena TB sangat tinggi, yakni sebesar 93 ribu per tahun atau setara dengan 11 kematian per jam.

“Kalo image itu dibiarkan terus, apalagi kasus kita naik terus, orang akan takut kita ke luar negeri atau orang luar negeri takut datang ke sini. Itu kan berdampak pada swasta, sisi ekonomi,” jelas Henry.

Reporter: Achmad Rizki Muazam